PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

PUTRI AMALIA, . (2024) PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text BAB 1-2 PUTRI AMALIA - Putri Amalia.docx Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text BAB 3-4 PUTRI AMALIA - Putri Amalia.docx Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN PUTRI AMALIA - Putri Amalia.docx Download (42kB)

Abstract

Putri Amalia. Penundaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Skripsi. Tegal: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2024. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dan penerimaan pemungutannya ada pada pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana akibat hukum terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang masih terdapat hutang BPHTB dan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan Pemungutan Pajak BPHTB Terhutang pada Program PTSL. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan metode pendekatan normatif dengan sumber data yang terdiri atas dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas teknik kepustakaan, sumber dari jurnal atau artikel ilmiah dan juga dengan website online yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap sertifikat hak katas tanah yang masih terdapat hutang BPHTB menimbulkan ketidakpastian hukum terkait mekanisme pembayaran BPHTB, ketidakadilan hukum jika penerapan peraturan dianggap tidak memberikan kejelasan bagi semua pihak, dan tidak terpenuhinya kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan BPD menghadapi sejumlah kendala dalam pemungutan pajak BPHTB Terhutang, antara lain hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, kecenderungan menghindari pajak, keterbatasan sumber daya manusia di BPD, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kata Kunci: Hak Atas Tanah; BPHTB Terutang; PTSL.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	01 Mar 2024 06:54
Last Modified:	01 Mar 2024 06:54
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8547

Actions (login required)

View Item