TUNTUTAN PROVISI DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS BARANG RAMPASAN NEGARA

Haryono Aji Saputro, . (2024) TUNTUTAN PROVISI DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS BARANG RAMPASAN NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
COVER--BAB 2 - Haryono Aji Saputra.docx

Download (1MB)
[img] Text
BAB 3 & BAB 4 - Haryono Aji Saputra.docx
Restricted to Repository staff only

Download (51kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKAdocx - Haryono Aji Saputra.docx

Download (38kB)

Abstract

“Tuntutan Provisi Dalam Perkara Perdata Terhadap Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara”. Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2024. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan tuntutan provisi dalam perkara perdata terhadap penundaan pelaksaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara dan mengkaji akibat hukum hakim dalam menolak provisi terkait dengan penundaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa tinjauan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Tuntutan provisi adalah permohonan keputusan sementara sebelum putusan akhir, untuk melindungi kepentingan sementara Eksekusi merupakan tindakan paksa untuk jalankan putusan jika tergugat tidak patuh. Penundaan lelang terjadi jika barang sudah disita dalam kasus pidana atau jaminan hutang dicairkan di luar lelang. Putusan provisi hanya diberikan oleh pengadilan tingkat pertama karena sifatnya yang mendesak. Akibat Hukum Hakim Dalam Menolak Provisi Terkait Dengan Penundaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara Pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs putusan, hakim memutuskan untuk menolak provisi yang diajukan oleh Pelawan. Penolakan provisi oleh hakim berarti bahwa permohonan Pelawan untuk menunda lelang eksekusi atas barang rampasan negara tidak dikabulkan. Akibat hukumnya adalah lelang eksekusi dapat dilanjutkan tanpa ada penundaan. Kata Kunci: Tuntutan Provisi, Lelang, Barang Rampasan

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 11 Oct 2024 02:15
Last Modified: 11 Oct 2024 02:15
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9695

Actions (login required)

View Item View Item