IGUSTINGURAH KRESNAJAYA ARJAWA, . (2024) PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SITA JAMINANDALAMPERKARAHUTANG PIUTANG DIPENGADILANNEGERISLAWI. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
Text
cover-bab II - I Gusti Kresna.docx Download (880kB) |
|
Text
BAB III-IV - I Gusti Kresna.docx Restricted to Repository staff only Download (60kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA - I Gusti Kresna.docx Download (23kB) |
Abstract
Arjawa, I Gusti Ngurah Kresna Jaya. Pertimbangan Hakim Terkait Sita Jaminan dalam Perkara Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Slawi. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024. Sita jaminan perlu dilakukan bagi kebanyakan pihak yang masih merasakhawatirjikaselamaprosespersidanganberlangsungtergugatakanmenjualbarang jaminan atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barang jaminannya,sehingga saat waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap.Padakenyataannyamasalahsitajaminandalampraktekmasihbanyakmengalamihambatan-hambatanyangdapatmenyebabkanpelaksanaandanpeletakansitajaminan tidakbisadilaksanakandengansempurna Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum sita jaminan dalam perkara hutang piutang dan menganalisis pertimbangan hakim terkait sita jaminan dalam perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Slawi pada putusan nomor 17/Pdt.G/2021/ PN Slw.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) denganmenggunakan sumber data sekunder. Pendekatan penelitian hukum menggunakanyuridisnormatif. Metodepengumpulandatastudikepustakaandandokumen.Metode analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode berpikirsecaradeduktif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Sita jaminan dalam perkarahutang piutang ditimbulkanolehwanprestasi.PengaturanhukumsitajaminanpadaperkarahutangpiutangdidasarkanpadaketentuanPasal227HIRyaitudengandasaradanyasangkaanyangberalasandanmencegahtergugatmengalihkan barang miliknya yang menjadi jaminan hutang kepada pihak ketigasampaiputusanberkekuatanhukumtetap.Terjadinyapenyitaanberdasarkanperintah ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penggugat (Pasal 1131 KUHPerdata). Karena sita jaminan itu fungsinya tidak semata-mata untuk menyimpanbarangyangdisita,tetapikemudianuntukdijual,makasitajaminanapabiladikabulkanperlu memperolehtitel eksekutorial,sehingga perludinyatakan sahdanberhargadidalamputusan(Pasal1131dan1132KUHPerdata).2)PertimbanganhakimterkaitsitajaminandalamperkarahutangpiutangdiPengadilan Negeri Slawi pada putusan nomor 17/Pdt.G/2021/ PN Slw didasarkanpadaketentuanPasal227HIR,Kesepakatanyangdituangkandalamsuratperjanjianhutangpiutangyangdibuatdanditandatanganiolehtergugatdanpenggugat disaksikan di depan notaris adalah sah dan mengikat, namun Tergugatmelakukanwanprestasiatassuratperjanjianhutangpiutangmeskipuntelahberkali-kali ditegurolehPenggugat. Kata Kunci:pertimbanganhakim,sitajaminan,danhutangpiutang.
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 11 Oct 2024 02:17 |
Last Modified: | 11 Oct 2024 02:17 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9716 |
Actions (login required)
View Item |