ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN TEGAL

Iis Khaerunisa, . (2024) ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text IIS file cover bab 12 u bebas perpusMIH - mochazies riyanto.docx Download (593kB)
	Text Iis file bab 3 dan bab 4 MIH - mochazies riyanto.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Iis File Daftar pustaka dan LampiranMIH - mochazies riyanto.docx Download (491kB)

Abstract

Iis Khaerunisa, 2024. Analisis Hukum Pelaksanaan Pemblokiran Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tegal. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I. Dr.Mukhidin,S.H,M.H. Pembimbing II. Dr.Soesi Idayanti, S.H.M.H. Pajak setidaknya memiliki 3 (tiga) karakteristik utama yakni wajib, digunakan untuk kepentingan publik, dan adanya aturan tarif. Wajib, artinya pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Pajak dikenakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau otoritas pajak lainnya. Tujuan penelitian (1) menganalisis pengaturan mekanisme dan prosedur hukum yang diterapkan dalam pemblokiran Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (2) menganalisis hak-hak wajib pajak dilindungi hukum selama proses pemblokiran Nomor Objek Pajak (NOP). Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, yakni fokus pada kajian norma atau kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan (1) pengaturan mekanisme dan prosedur hukum yang diterapkan dalam pemblokiran Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (2) Sejauhmanakah hak-hak wajib pajak dilindungi selama proses pemblokiran Nomor Objek Pajak (NOP), sebagai topik penelitian Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian (1) sistem pengaturan mekanisme dan prosedur hukum dalam pemblokiran NOP PBB di Kabupaten Tegal, dipastikan semua tindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum berlaku, sehingga menjamin kejelasan, kepastian, dan keadilan, (2) pemblokiran NOP PBB transparan mengenai alasan, prosedur, dan konsekuensi dari pemblokiran. Informasi yang jelas dan lengkap membantu wajib pajak untuk memahami hak-haknya serta perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak selama proses pemblokiran NOP PBB. Hak-hak tersebut yakni hak untuk diberitahukan secara jelas, hak untuk membela diri, hak untuk mengajukan banding atau pengaduan, hak mendapatkan informasi yang lengkap serta hak privasi yang dijamin setiap tahapan proses administrasi perpajakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai aturan dan prosedur perpajakan, termasuk mengenai kewajiban membayar PBB secara tepat waktu. Kata Kunci: pemblokiran NOP PBB, perlindungan hak wajib pajak

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	30 Oct 2024 02:31
Last Modified:	30 Oct 2024 02:31
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9909

Actions (login required)

View Item