PROBLEMATIKA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Kustianti, Annisa Dwi (2022) PROBLEMATIKA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SKRIPS cover - Annisa Dwi Kustianti.docx Download (1MB)
	Text BAB I - Annisa Dwi Kustianti.docx Download (55kB)
	Text BAB II - Annisa Dwi Kustianti.docx Download (68kB)
	Text BAB III - Annisa Dwi Kustianti.docx Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text BAB IV - Annisa Dwi Kustianti.docx Restricted to Repository staff only Download (38kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Annisa Dwi Kustianti.docx Download (46kB)

Abstract

Perkembangan Hak Tanggungan di Indonesia, pemerintah menyediakan layanan Pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik, peraturan ini ditujukan untuk menerapkan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik guna meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Pejabat Pembuat Akta Tanah serta untuk mengkaji penyelesaian kendala-kendala dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mempelajari satu atau lebih gejala sosial tertentu dengan cara menganalisanya terhadap fakta sosial. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukan pelaksanaan pendaftaran setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yaitu APHT tidak lagi menggunakan sistem manual akan tetapi melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap keabsahan dokumen - dokumen pendukung yang dimuat dalam sebuat surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Akta, Akta Otentik, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hak Tanggungan, Dokumen Elektronik, Badan Pertanahan.

Actions (login required)

View Item