HINZA PRIATMA ADLI, . (2025) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
![]() |
Text
cover- bab 4 - Hinza Priatma adli.docx Download (1MB) |
![]() |
Text
bab 5-6 hinza - Hinza Priatma adli.docx Restricted to Repository staff only Download (91kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA - Hinza Priatma adli.docx Download (27kB) |
Abstract
Hinza Priatma Adli. NPM 2120600045. 2024. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Dra.Hj Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II : H.Agus Setio Widodo.S.IP M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023. BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan memastikan proses pemilihan berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam berbagai tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia pemilihan hingga pengawasan penggunaan anggaran. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi BPD, termasuk, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas BPD. Banyak warga desa yang hanya merasakan keberadaan BPD secara terbatas, sehingga aspirasi mereka tidak sepenuhnya terwakili. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai proses pemilihan serta fungsi BPD menyebabkan banyak masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa BPD sering kali berfungsi sebagai alat legitimasi bagi Kepala Desa, alih-alih sebagai pengawas yang independen. Hal ini mengakibatkan lemahnya mekanisme check and balances dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat peran BPD dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: BPD, pilkades, peran BPD
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 25 Feb 2025 02:41 |
Last Modified: | 25 Feb 2025 02:41 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10162 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |